D E V A C R A N A

Before 526 AD, Banten was not situated on the coast, but about ten kilometers inland in the Cibanten River, in the area which is today occupied by the southern suburbs of the town of Serang. Known as Banten Girang, meaning “Banten-up-the-river it owed its name to its geographical position.^[1]

In fact, an ulema known today as Sunan Gunung Jati settled in Banten Girang, with the intention of spreading the world of Islam in this still pagan town. Although at first well received by Sunda authorities, he nevertheless asked Demak sultanate to send troops to capture the town when he judged the time was right. It is likely that his son, Hasanudin, who commanded the military operation in 1527 just as the Portuguese fleet was arriving of the coast.^[2]

Sunan Gunung Jati had his son named king of Banten by the Sultan of Demak who, in turn, offered his sister’s hand in marriage to Hasanuddin. Thus a new dynasty was born at the same time as a new kingdom was created. Banten was the capital of this kingdom.^[3]

From the beginning it was obviously Hasanuddin’s intention to revive the fortunes of the ancient kingdom of Sunda for his own benefit. One of his earliest decision was to travel to southern Sumatra, which in all likelihood belonged to Sunda kingdom, and from which came the bulk of the pepper sold in Sundanese region. He was keen to assure himself of the loyalty of these wealthy areas as soon as possible and to guarantee supplies of paper for his ports, since it was on this spice that all international trade was based and, hence, in which the wealth of his kingdom lay.^[4]

Having established control over the ports and the pepper trade, Hasanuddin decided to build a new capital, to symbolize the new era which was beginning. On the advice of his father, Sunan Gunung Jati, he choose to construct it on the coast at the mouth of the Cibanten River. That a settlement already existed at this place is evidence by its harbour activities, but at this time the seat of political power was in Banten Girang. The royal city was founded on the delta, formed by the two arms of the river. Two main streets running north-south and east-west divided the city into quarters. The royal palace surrounded by residences of the principal Minister of State, was built on the south side of the royal square and the great mosque on the west side. Foreigners, for the most part merchants, had to live outside the royal city, that is on either side of the delta.

Some twenty years, the new dynasty was so firmly established that Hasanuddin had no hesitation in leaving the kingdom in 1546 to take part in a military expedition against Pasuruan, at the request of the Sultan of Demak. The Sultan lost his life in this venture an it is likely that Hasanuddin tokk advantage of his suzerain’s death and the troubles which ensued, to free his kingdom from any further obligations to this royal house.

From 1550 onwards the kingdom enjoyed a period of great prosperity. According to tradition, the development of this kingdom was managed by Hasanuddin’s son, Maulana Yusup, who had become co-sovereign with his father, following a custom long practiced in the archipelago.^[5]

Also during this period, Hasanuddin decided to deal the final blow to what remained of the kingdom of Sunda. Maulana Yusup was who led the attack. The city, already deprived of its trading revenues, was of symbolic importance only, and there were even city officials who hoped for and abatted Banten’s victory. Pakuan Pajajaran put up little resistance and henceforth Banten ruled over the entire territory of the former kingdom of Sunda. At their intersection in the royal square was set A sacred stone (watu gigilang) serving as the sovereign’s throne of Sunda kingdom was taken away from Pakuan Pajajaran and put at the street intersection in the royal square of Banten Sultanate. Henceforth this stone was to serve as the sovereign’s throne. When Hasanuddin died in 1570, the royal kingdom of Banten comprised the whole Sundanese Java, with the exception of Cirebon, and all of southern Sumatra, as far as Tulangbawang in the north-east and Bengkulu in the noerth-west. Trade was expanding to become one of the largest in South-East Asia.^[6]

Sultans

• Sunan Gunungjati
• Hasanudin – Panembahan Surosowan (1552-1570)
• Maulana Yusuf – Panembahan Pakalangan Gedé (1570-1580)
• Maulana Muhammad – Pangeran Ratu Ing Banten (1580-1596)
• Pangeran Ratu – Abdul Kadir Kenari (1596-1651)
• Ageng Tirtayasa – Abul Fath Abdul Fattah (1651-1672)
• Abu Nasr Abdul Kahhar – Sultan Haji (1672-1687)
• Abdul Fadhl (1687-1690)
• Abul Mahasin Zainul Abidin (1690-1733)
• Muhammad Syifa Zainul Ar (1750-1752)
• Muhammad Wasi Zainifin (1733-1750)
• Syarifuddin Artu Wakilul Alimin (1752-1753)
• Muhammad Arif Zainul Asyikin (1753-1773)
• Abul Mafakir Muhammad Aliyuddin (1773-1799)
• Muhyiddin Zainush Sholihin (1799-1801)
• Muhammad Ishaq Zainul Muttaqin (1801-1802)
• Wakil Pangeran Natawijaya (1802-1803)
• Aliyuddin II (1803-1808)
• Wakil Pangeran Suramanggala (1808-1809)
• Muhammad Syafiuddin (1809-1813)
• Muhammad Rafiuddin (1813-1820)

Footnotes

1. Guillot, Claude (1990). The Sultanate of Banten. Gramedia Book Publishing Division, 12.
2. Guillot, Claude (1990). The Sultanate of Banten. Gramedia Book Publishing Division, 17.
3. Guillot, Claude (1990). The Sultanate of Banten. Gramedia Book Publishing Division, 18.
4. Guillot, Claude (1990). The Sultanate of Banten. Gramedia Book Publishing Division, 19.
5. Guillot, Claude (1990). The Sultanate of Banten. Gramedia Book Publishing Division, 20.
6. Guillot, Claude (1990). The Sultanate of Banten. Gramedia Book Publishing Division, 21.

Reference

• Sumber-sumber asli sejarah Jakarta, Jilid I: Dokumen-dokumen sejarah Jakarta sampai dengan akhir abad ke-16
• The Sunda Kingdom of West Java From Tarumanagara to Pakuan Pajajaran with the Royal Center of Bogor, Herwig Zahorka, Yayasan Cipta Loka Caraka, Jakarta, 2007-05-20

http://www.worldlingo.com

Oleh JAKOB SUMARDJO

KEKUASAAN kurang lebih berarti kemampuan, kesanggupan, kekuatan, kewenangan untuk menentukan. Kekuasaan meliputi wilayah keluarga, kampung, negara, lembaga. Dalam pengertian kebudayaan, wilayah-wilayah kekuasaan tadi menampakkan pola-pola yang sama. Pengaturan kekuasaan dalam keluarga, dalam kampung, dalam kerajaan sama. Itulah pola kekuasaan yang menampakkan dirinya dalam berbagai hasil budaya Sunda. Namun, kebudayaan sebagai cara hidup kelompok itu berubah terus. Apa yang akan diuraikan di sini berdasarkan artefak-artefak budaya yang sudah ada, jadi agak kesejarahan, dalam arti “telah terjadi”.

Sumber dari pemahaman ini berasal dari cerita pantun, perkampungan Sunda, kampung adat, dan silat Sunda. Paham ini tersembunyi di balik yang tampak (tangible), sehingga memerlukan pemecahan simbol-simbolnya. Masyarakat Sunda sendiri dengan tidak disadari berlaku berdasarkan paham Sundanya, sehingga kurang berjarak untuk melihat realitas dirinya. Salah seorang mahasiswa pascasarjana di Bandung yang berasal dari Jawa Timur, pada suatu hari menyatakan pada saya, bahwa dia senang tinggal di Bandung karena orangnya ramah, baik, lembut hati. Masyarakat Sunda itu berkarakter halus, bukan kasar. Kalau harus “kasar”, tetap “halus”. Tidak keras tapi lembut. Tidak agresif tapi “diam”.

Pada dasarnya, sikap hidupnya agak ganda dalam arti positif, yakni paradoksal. Menyatu-memisah, menerima-mempertahankan, asli-berubah, mandiri-tergantung, pemilik-pemakai, tiga tapi satu dan satu tapi tiga. Genealogi dari sikap ini adalah budaya purbanya yang huma atau ladang. Hidup berladang itu menetap-pindah, produktif-konsumtif, bebas-tergantung, terbuka tertutup. Paham kekuasaannya juga berkarakter demikian itu.

Simbol kekuasaan Sunda dengan jelas sekali tergambar pada cerita pantun. Pangeran Pajajaran, misalnya Mundinglaya Dikusumah, ke mana pun pergi selalu diiringi oleh pengawal setianya, Gelap Nyawang dan Kidang Pananjung. Dalam pengembaraan Pangeran Pajajaran, dia digambarkan “diam dan pasif” tetapi sangat dihormati dan dipatuhi keputusannya. Dalam hal ini Mundinglaya lebih banyak diam, sedangkan yang aktif Gelap Nyawang sebagai pemikir dan pengatur strategi perjalanan (eksekutif) dan Kidang Pananjung sebagai penyelesai persoalan. Namanya juga Kidang Pananjung yang selalu ada paling depan.

Inilah tritangtu Sunda. Pangeran Pajajaran yang memiliki kekuasaan, namun tidak aktif menjalankan kekuasaannya. Ia menyerahkannya kepada Gelap Nyawang untuk bekerja dan Kidang Pananjung yang bertanggung jawab terhadap keselamatan, keamanan, dan kesatuan ketiganya. Ini berbeda dengan cerita wayang Jawa. Arjuna punya tiga pengiring seperti Mundinglaya, namun segala sesuatu dipecahkan sendiri oleh Arjuna. Ketiga pengiringnya hanya bertugas menguatkan dan menghibur majikannya. Arjuna adalah pemilik, pelaksana, dan penjaga dirinya sendiri.

Pola pengaturan kekuasaan semacam itu ternyata juga ada pada pantun Sunda sendiri. Pantun Sunda dimulai dengan tugas raja Pajajaran kepada putranya agar mengembara menemukan sebuah negara. Di negara yang ditemukannya itu ia menetap dan berkuasa dengan cara mengawini putri setempat. Karena kecantikan putri tersebut, banyak raja di sekitarnya yang juga ingin memilikinya. Terjadi perang antara raja-raja perebut putri dengan abang putri tersebut (yang biasanya dipakai sebagai judul lakon pantun). Para raja dapat dibunuh oleh abang putri yang menjadi istri Pangeran Pajajaran. Atas permintaan putri, para raja dihidupkan kembali dan bersumpah mengabdi kepada Pangeran Pajajaran.

Tampak bahwa pemegang mandat kekuasaan, Pangeran Pajajaran, justru diam namun berwibawa. Sedang yang aktif menyelesaikan persoalan negara adalah abang putri atau penguasa setempat. Dan bekas-bekas musuh pangeran akhirnya menjadi pelindung dan penjaga kekuasaan pangeran. Kekuasaan Sunda yang sejati itu adanya di Pakuan Pajajaran. Rajanya tidak beranjak dari kratonnya. Yang bergerak ke luar keraton justru putra-putranya (memperluas wilayah kekuasaan). Dan pada gilirannya, para Pangeran Pajajaran itu juga bersikap seperti ayahanda mereka di Pakuan. Pangeran-pangeran itu pasif di pusat negaranya yang baru. Yang aktif menjalankan kekuasaan justru raja setempat yang sudah menjadi keluarga Pajajaran. Sedangkan para pelindung (para anggota kerajaan) adalah raja-raja asing yang non-Sunda.

Dengan demikian, kekuasaan itu dimiliki-tidak dimiliki karena yang memiliki kekuasaan tidak menjalankan kekuasaan, sedang yang menjalankan kekuasaan tidak memiliki kekuasaan yang dijalankannya. Pihak kekuasaan ketiga adalah mereka yang bertugas menjaga kesatuan dan keamanan serta perlindungan pemilik dan pelaksana kekuasaan.

Kekuasaan, dalam paham ini, masuk kategori “perempuan” bukan “lelaki”. Perempuan itu yang memiliki, sedangkan lelaki yang menjalankan kepemilikan itu. Perempuan itu adanya di dalam rumah, bukan di luar rumah. Yang bergerak aktif di luar rumah itu lelaki. Kekuasaan sejati, yakni pemilik kekuasaan atau mandat kekuasaan surga adalah Raja Pajajaran dan putra-putranya yang tersebar di seluruh Jawa Barat. Sedang yang menjalankan kekuasaan bukan Raja Pajajaran atau putra-putranya di daerah, tetapi penguasa setempat atas nama Pajajaran. Sedangkan para pelindung kekuasaan boleh orang di luar pemilik dan pelaku kekuasaan.

Pola tripartit demikian itu rupanya bersumber pada pola pemerintahan kampung-kampung Sunda. Kampung telah ada terlebih dahulu dari pada lembaga negara yang bernama kerajaan. Dalam kampung-kampung Sunda tua, seperti di Kanekes-Baduy atau di Ciptagelar-Sukabumi selatan, kekuasaan kampung terbagi menjadi pemilik kekuasaan (kampung adat yang paling tua), pelaksana kekuasaan, dan penjaga kekuasaan kampung.

Kampung pemilik adat biasaya ada di bagian “dalam” dekat bukit dan hutan kampung, kampung pelaksana kekuasaan ada di tengah, dan kampung penjaga kekuasaan ada di luar. Dalam kampung adat Kanekes, masing-masing lembaga kekuasaan itu dipegang oleh Cikeusik (dalam, tua, adat), kemudian Cikertawana (eksekutif), dan Cibeo (pelindung batas).

Dalam kampung adat yang lebih modern, yakni di Ciptagelar, tripartit itu tetap dijalankan dalam bentuk kampung buhun (pemilik dan penjaga adat buhun Sunda), kampung nagara (pemerintahan modern nasional), dan kampung sarak (kampung yang mengurus kepentingan Islam). Dalam pola pikir ini, adat Sunda diletakkan sebagai pihak “dalam”, “pemilik sejati”, dan Islam berada di “luar” yakni batas wilayah kampung. Pemerintahan nasional ada di tengah.

Ternyata pola tripartit yang sama masih berlaku di banyak perkampungan Sunda di Jawa Barat seperti terjadi di Ciptagelar. Kampung Sunda di Darmaraja dekat Situraja, misalnya, membagi kesatuan tiga kampung dalam Kampung Cipaku yang mengurus kabuyutan kampung (Raja Haji Putih), Kampung Paku Alam mengurus pemerintahan nasional-modern (lurah), dan Kampung Karang Pakuan yang letaknya dekat jalan raya Darmaraja, merupakan kampung Islam di mana masjid kampung berada.

Di sinilah sikap terbuka-tertutup, tetap-berubah, menjalankan mekanismenya. Ketegangan budaya sering terjadi antara peran adat dan peran Islam. Sementara satu pihak menekankan adat buhun Sunda sebagai pemilik kekuasaan, di pihak lain Islam sebagai pemilik kekuasaan. Peran pelaku kekuasaan tetap lembaga pemerintahan nasional yang disetujui keduanya. Bagi mereka yang menjunjung tinggi kesundaan bersikap bahwa pemilik adalah Sunda (buhun, adat), sedang bagi yang menjunjung tinggi Islam bersikap “Islam itulah Sunda”, gerakan revivalisme Sunda, saya kira, berdasarkan pikiran siapa yang seharusnya dinilai sebagai “dalam” dan siapa yang dinilai sebagai “luar”. Seperti kita baca dalam kasus pantun Sunda, kategori “luar” itu mengandung arti “asing” juga.

Pola tripartit kekuasaan Sunda ini, dalam perjalanan sejarahnya menunjukkan sikap “tetap” sekaligus “berubah”. Hal ini tampak dari penyebutan ketiga lembaga kekuasaan tersebut. Pada awalnya adalah pemilik kekuasaan, pelaksana kekuasaan, dan penjaga kekuasaan. Lalu di masa kerajaan menjadi sebutan resi, ratu, rama. Resi adalah pemilik kekuasaan yang tak bergerak, ratu adalah pelaksana yang bergerak aktif, dan rama yang merupakan rakyat (kepala kampung) yang menjaga ketertiban kampung masing-masing. Pada zaman perkembangan Islam rupanya menjadi pesantren (dalam), menak (bupati-bupati di Priangan), dan rakyat Sunda di kampung-kampung. Terjemahannya dalam masyarakat modern Sunda, rupanya pola tripartit ini masih berlaku, yakni sebagai pemilik kekuasaan adalah rakyat Sunda (demokrasi), pelaksana kekuasaan gubernur-bupati, dan penjaga kekuasaan adalah panglima wilayah. Kategorinya; dalam, tengah, luar. Dalam dan tengah adalah Sunda, sedangkan pihak luar boleh asing (mirip para ponggawa dalam carita pantun).

Dengan demikian dasar paham kekuasaan Sunda itu lebih maternal dari pada paternal. Lebih mengasuh, rohani, adat, pikiran daripada sekadar memerintah. Sikap ini juga tercermin dalam silat Sunda yang lebih menyimpan kekuatan dari pada menggunakan kekuatan itu. Silat Sunda itu bageakeun baik untuk dirinya maupun “musuhnya”. Diri sendiri selamat dan yang menyerangnya juga selamat. Yang pertama dilakukan adalah gerak menghindar sekaligus disertai gerak menyerang. Bukan untuk mematikan, tetapi untuk membuat lawan tidak berdaya lagi. Inilah sebabnya pawang pembetul tulang banyak terdapat di kampung-kampung Sunda. Jadi, sikap terhadap kekuatan lebih menyimpan, defensif, daripada menggunakannya dan agresif. Ini tidak berarti bahwa para jawara silat Sunda kurang “berani”, justru sudah melampaui keberanian dan hanya menggunakan kekuatan tersebut apabila lawan memang sudah tak mau dibageakeun. Kekuasaan dan kekuatan itu tak boleh digunakan semena-mena, tetapi demi kesejahteraan bersama, baik dalam maupun luar.

Dalam zaman yanga semakin menasional dan mengglobal ini, sikap feminin semacam itu memang dapat mengancam kesundaan. Sikap asli yang purba ini ditantang kearifannya dengan gelombang “kuasa laki-laki” yang agresif. Memang tidak mudah. Namun, pemahaman yang lebih mendalam tentang sikap hidup masyarakat Sunda ini perlu dilakukan, sehingga dapat dikenali “kedalaman sejatinya” yang kokoh namun lentur, tetap namun berubah. Feminin tidak berarti lemah, tetapi halus. Yang halus itu bisa kuat. Suatu kekuatan, kekuasaan, yang kokoh namun halus, arif, tinggi. ***

Penulis, budayawan.
http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/112007/17/0901.htm

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas Kepala Keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan (Depkes RI, 1998) Anggota rumah tangga yang saling berhubungan melalui pertalian darah adaptasi atau perkawinan (WHO, 1969). Keluarga adalah sekelompok manusia yang tinggal dalam suatu rumah tangga dalam kedekatan yang konsisten dan hubungan yang erat (Helvie, 1981). Read more…